Pemerintah sedang mematangkan skema pendidikan gratis yang mencakup sekolah swasta, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, hingga pertengahan Oktober 2026, belum ada keputusan final soal siapa yang dibiayai, sampai sejauh mana, dan mulai kapan.
Dasar kebijakan: putusan MK
Pada 27 Mei 2025, MK membacakan Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024. Isinya mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP, tanpa pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Putusan ini mengubah cara membaca kewajiban negara dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. Sebelumnya, jaminan pendidikan dasar tanpa biaya dipahami terutama untuk sekolah negeri.
Pelaksanaannya tidak langsung berjalan. Lebih dari setahun setelah putusan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pemerintah belum melaksanakannya, dengan alasan keterbatasan ruang fiskal, menurut NU Online.
Tiga klaster pendidikan gratis yang dibahas
Dalam rapat pada 14 Oktober 2026, pemerintah mematangkan kebijakan pendidikan gratis dalam tiga klaster, menurut Warta Transparansi:
| Klaster | Cakupan |
|---|---|
| Pertama | Sekolah negeri, madrasah negeri, dan perguruan tinggi negeri |
| Kedua | Sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan |
| Ketiga | Pendidikan afirmasi di daerah tertinggal |
Rapat ini menindaklanjuti instruksi Presiden dan putusan MK, dan melibatkan kementerian yang membidangi pendidikan dasar, pendidikan tinggi, serta pendidikan keagamaan. Pembagian ini menunjukkan sekolah swasta mulai masuk pembahasan secara khusus, bukan hanya sekolah negeri. Klaster ketiga menyasar daerah yang selama ini paling sulit mengakses sekolah.
Yang belum diputuskan
Beberapa pertanyaan penting masih terbuka, menurut Jurnas:
- Batas "gratis". Apakah hanya SPP yang ditanggung, atau juga kebutuhan lain seperti biaya asrama di pesantren.
- Perguruan tinggi. Bagaimana perlakuan biaya di luar uang kuliah tunggal (UKT).
- Sekolah swasta berbiaya tinggi. Apakah semua sekolah swasta dibiayai sama, atau ada perbedaan menurut jenis sekolah.
- Waktu mulai. Belum ada tanggal berlaku yang diumumkan.
Usulan dari DPR memberi gambaran salah satu arah. Komisi X mengusulkan sekolah swasta berbiaya rendah mendapat subsidi penuh, sementara sekolah swasta premium tetap boleh memungut biaya tambahan dengan pengawasan, menurut kajian DPR RI. Komisi X juga mendorong perluasan dana BOS untuk sekolah swasta.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebelumnya menyatakan sekolah swasta masih boleh memungut biaya dengan syarat dan ketentuan tertentu, dan perubahan ini memerlukan penyesuaian anggaran, menurut Kontan.
Dampak bagi orang tua dan sekolah swasta
Bagi orang tua yang menyekolahkan anak di SD atau SMP swasta, kebijakan ini berpotensi mengurangi biaya rutin bulanan. Namun, sebelum skema final terbit, besar pengurangannya belum bisa dihitung.
Bagi sekolah swasta, pertanyaan utamanya adalah apakah dana dari pemerintah cukup menggantikan pungutan yang selama ini menjadi sumber biaya guru dan operasional. Bila dana pengganti lebih kecil dari biaya nyata, sekolah bisa menghadapi tekanan keuangan atau tetap mencari pungutan dalam bentuk lain.
Bagi anggaran negara, perluasan pendidikan gratis berarti tambahan belanja yang tidak kecil. Keputusannya akan berkaitan dengan ruang fiskal yang terbatas, seperti yang kami uraikan dalam defisit APBN.
Sejumlah daerah sudah berjalan lebih dulu dengan program sendiri. Jawa Tengah, misalnya, membebaskan biaya operasional bagi ratusan ribu siswa SMA, SMK, dan SLB negeri pada tahun ajaran 2026/2027. Program daerah seperti ini berbeda dari skema nasional yang sedang dibahas.
Berapa biaya yang dipertaruhkan (angka ilustrasi)
Untuk keluarga dengan anak di SD swasta, biaya rutin biasanya terdiri dari SPP bulanan, uang kegiatan, dan biaya lain yang ditarik sekolah. Kebijakan pendidikan gratis berpotensi menghapus sebagian dari pos ini, bergantung pada batas "gratis" yang akhirnya ditetapkan.
| Pos biaya | Per tahun | Kemungkinan ditanggung skema |
|---|---|---|
| SPP Rp400.000 per bulan | Rp4,8 juta | Paling mungkin, bila skema mencakup SPP |
| Uang kegiatan dan ujian | Rp1 juta | Belum jelas |
| Seragam, buku, dan transportasi | Rp2,5 juta | Kecil kemungkinannya |
| Total | Rp8,3 juta |
Dalam contoh ini, bila skema hanya menanggung SPP, keluarga tetap perlu menyiapkan sekitar Rp3,5 juta per tahun untuk pos lain. Angka sebenarnya sangat beragam antarsekolah dan antardaerah, sehingga tabel ini hanya menggambarkan cara menghitung.
Cara menyiapkan biaya sekolah selama menunggu
- Tetap anggarkan biaya sekolah seperti biasa. Jangan mengurangi tabungan pendidikan sebelum skema resmi terbit.
- Tanyakan ke sekolah. Minta penjelasan rincian biaya dan rencana sekolah bila skema pemerintah berlaku.
- Cek bantuan yang sudah ada. Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan daerah tetap berjalan, dan datanya bergantung pada Dapodik sekolah.
- Waspadai informasi palsu. Pengumuman "sekolah swasta gratis mulai bulan depan" yang tidak bersumber resmi patut diragukan.
Program bantuan lain untuk keluarga di akhir tahun kami rangkum dalam stimulus akhir tahun, dan cara menyesuaikan anggaran rumah tangga ada di inflasi September.
Sebelum tahun ajaran baru, simpan rincian biaya sekolah anak Anda tahun ini sebagai pembanding saat skema pemerintah diumumkan.
