Pada 20 Oktober 2026, pemerintahan memasuki tahun ketiga. Sejumlah kebijakan ekonomi yang sudah diumumkan akan mulai terasa di dompet dalam beberapa pekan hingga 2027, mulai dari pajak penjual online sampai insentif pajak gaji.
Setneg mencatat 121 kebijakan dijalankan dalam 21 bulan pertama, menurut Setneg. CNBC Indonesia merangkum 21 kebijakan baru yang siap meluncur menjelang dua tahun pemerintahan, menurut CNBC Indonesia. Artikel ini memilih tujuh yang paling langsung menyentuh keuangan rumah tangga.
Tujuh kebijakan ekonomi dan statusnya
| Kebijakan | Isi singkat | Status |
|---|---|---|
| Pajak marketplace | Marketplace memungut PPh 0,5% dari omzet pedagang | Terjadwal 1 November 2026 |
| PPh 21 ditanggung pemerintah | Pekerja bergaji di bawah Rp10 juta di semua sektor | Rencana 2027, menunggu PMK |
| KPR bunga 6% | Untuk penghasilan sekitar Rp17 juta, rumah hingga Rp500 juta | Rencana, regulasi ditarget kuartal IV 2026 |
| Registrasi ulang bansos | PKH dan BPNT 2027 lewat Perlinsos Digital | Sedang berjalan |
| BSU Rp900 ribu | Bantuan subsidi upah Oktober-Desember | Diumumkan, menunggu jadwal |
| Wajib halal UMK | Tenggat diundur ke 17 Oktober 2028 | Diumumkan, PP perubahan menunggu terbit |
| UU Pelindungan Ketenagakerjaan | Kontrak kerja maksimal 4 tahun, pesangon alih daya | Disahkan, berlaku setelah transisi 1 tahun |
Kebijakan yang sudah terjadwal
Pajak marketplace. Mulai 1 November 2026, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang. Pedagang orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun dikecualikan bila menyampaikan surat pernyataan, menurut Medcom. Cara memisahkan potongan pajak dan biaya platform kami bahas dalam pajak marketplace.
Selain itu, potongan biaya layanan marketplace minimal 50% untuk usaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri dijadwalkan mulai 25 Oktober 2026.
Registrasi ulang bansos. Penerima PKH dan BPNT harus mendaftar ulang lewat Perlinsos Digital untuk 2027, dengan login memakai Identitas Kependudukan Digital, menurut Tirto. Cara mengaktifkan IKD kami jelaskan dalam KTP digital IKD.
Kebijakan yang masih rencana
PPh 21 ditanggung pemerintah. Pada 2026, fasilitas ini terbatas untuk sektor padat karya dan pariwisata. Untuk 2027, pemerintah menyatakan akan memperluasnya ke pekerja bergaji di bawah Rp10 juta di semua sektor, dengan sasaran sekitar 7,5 juta pekerja, menurut CNBC Indonesia. Aturan teknisnya masih menunggu peraturan Menteri Keuangan.
KPR bunga 6%. Skema ini disiapkan untuk pekerja berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan dengan harga rumah hingga Rp500 juta, sebagai bagian dari paket stimulus. Regulasinya ditargetkan terbit pada kuartal IV 2026.
BSU. Bantuan subsidi upah Rp300 ribu per bulan untuk Oktober-Desember, dibayar sekaligus Rp900 ribu, sudah diumumkan, tetapi jadwal pencairannya menunggu aturan pelaksana. Program bantuan akhir tahun lainnya kami rangkum dalam stimulus akhir tahun.
Wajib halal. Tenggat untuk produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil diundur hingga 17 Oktober 2028 lewat perubahan PP 42/2024, menurut Detik. Jadwal per jenis produk ada di wajib halal diundur ke 2028.
UU Ketenagakerjaan. UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan 6 Oktober 2026 dan berlaku setelah masa transisi satu tahun. Batas kontrak kerja empat tahun kami uraikan dalam kontrak kerja maksimal 4 tahun.
Dampak bagi rumah tangga
Bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, insentif PPh 21 bisa menambah gaji bersih bulanan bila aturan teknisnya terbit sesuai rencana. Bagi keluarga yang ingin membeli rumah, KPR bunga 6% bisa memperluas pilihan di atas batas rumah subsidi, tetapi belum bisa dijadikan dasar keputusan sekarang.
Bagi penjual online, pajak marketplace mengubah cara pajak dibayar: dipotong langsung dari omzet, bukan disetor sendiri. Penjual dengan omzet kecil perlu memastikan pengecualiannya tercatat agar tidak ikut dipotong.
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sektor makanan, penundaan wajib halal memberi waktu tambahan, tetapi permintaan pembeli besar terhadap sertifikat halal tetap berjalan. Bagi pekerja kontrak dan pemberi kerja, UU Ketenagakerjaan baru menuntut administrasi kontrak yang lebih rapi selama masa transisi.
Perlu diingat, sebagian kebijakan di atas masih berupa rencana. Keputusan keuangan sebaiknya menunggu aturan resmi terbit, bukan berdasarkan pengumuman semata.
Bagi penerima bansos, registrasi ulang adalah langkah yang tidak boleh terlewat, karena tanpa itu bantuan 2027 berisiko tidak cair.
Yang perlu dipantau
- Terbitnya peraturan Menteri Keuangan untuk PPh 21 ditanggung pemerintah 2027.
- Regulasi resmi KPR bunga 6% beserta syarat akhirnya.
- Jadwal pencairan BSU dan cara pengecekannya.
- Naskah PP perubahan wajib halal dan aturan peralihan UU Ketenagakerjaan.
Pilih satu kebijakan di tabel yang paling berpengaruh bagi keluarga Anda, lalu catat tanggal pentingnya di kalender sekarang.
