Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah siap melakukan penghematan anggaran besar-besaran bila situasi menuntut. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna Rabu, 21 Oktober 2026, saat ia menyinggung tekanan dari penyedia indeks MSCI.

Apa yang dikatakan Presiden

"Dia (MSCI) mau takut-takuti kita," kata Prabowo, seperti dikutip ANTARA. Ia menambahkan bahwa bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar.

Soal anggaran, Presiden mengatakan, "Kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti," menurut Kompas.com. ANTARA mencatat langkah ini dibingkai sebagai cara menjaga ketahanan keuangan negara.

Tidak ada sumber yang menyebut kementerian, program, atau besaran anggaran yang akan dihemat.

Pernyataan itu disampaikan dalam sidang kabinet yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengakui tantangan yang dihadapi masih sangat besar dan harapan masyarakat tinggi, menurut ANTARA. Ia juga menyebut gangguan akan terus muncul dan mengajak semua pihak menghadapinya dengan berani.

Konteks: konsultasi MSCI dan tekanan pasar

Pada 16 Oktober 2026, MSCI membuka konsultasi soal usulan mengubah status pasar saham Indonesia dari *emerging market* menjadi *standalone market*. Keputusan finalnya dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027, menurut Suara.com.

MSCI menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham, kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi, dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi. Setelah pengumuman itu, IHSG turun 11,6% pada 16 Oktober dan turun lagi 3,64% pada 19 Oktober, menurut Kompas.com. Arti status *standalone* kami jelaskan di standalone market MSCI.

Tekanan pasar saham berkaitan dengan anggaran lewat jalur tidak langsung. Arus keluar dana asing menekan rupiah dan bisa menaikkan imbal hasil surat utang negara, sehingga biaya pembiayaan APBN ikut naik.

Kondisi ekonomi saat pernyataan disampaikan

Menurut Disway, dalam rapat terbatas 19 Oktober, Menkeu Suahasil menyebut kondisi ekonomi makro masih tangguh. Pertumbuhan ekonomi semester I 2026 tercatat 5,5%, dan inflasi September 3,28% secara tahunan.

Di sisi lain, tekanan dari luar meningkat. Rupiah berada di sekitar Rp17.985 per dolar AS pada 20 Oktober, menurut data BI. Pada 21 Oktober, Bank Indonesia memilih menahan BI-Rate di 5,75% sambil memperbesar insentif untuk menarik dana asing.

Kombinasi ini menjelaskan kenapa pemerintah menyiapkan opsi berhemat. Bila pembiayaan lewat surat utang menjadi lebih mahal, mengurangi belanja adalah salah satu cara menjaga defisit tetap dalam batas.

Yang sudah pasti dan yang belum

Yang sudah pasti. Menurut Disway, Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan pada 19 Oktober bahwa belanja pemerintah kuartal IV 2026 diperkirakan sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dari Rp1.200 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Belanja itu termasuk melanjutkan bantuan pangan.

Yang belum pasti. Kapan penghematan dilakukan, berapa besarnya, dan pos mana yang terkena. Pernyataan Presiden bersifat bersyarat, yaitu bila perlu.

Pemerintah pernah melakukan efisiensi anggaran besar pada awal 2025. Saat itu pemangkasan banyak menyasar belanja perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial kementerian dan lembaga.

Dampak penghematan anggaran bagi warga

Dampaknya sangat bergantung pada pos yang dipilih. Penghematan belanja operasional seperti perjalanan dinas dan acara seremonial umumnya tidak langsung terasa oleh warga.

Lain halnya bila penghematan menyentuh belanja modal, transfer ke daerah, atau program layanan. Pembangunan infrastruktur bisa tertunda, dan pemerintah daerah bisa ikut mengencangkan anggaran. Bagi pelaku usaha yang menjadi pemasok pemerintah, pembayaran dan proyek baru bisa melambat.

Belanja pemerintah juga ikut menopang pertumbuhan ekonomi. Penghematan besar bisa mengurangi dorongan itu, terutama bila dilakukan saat konsumsi masyarakat sedang melemah. Cara membaca kondisi APBN kami uraikan di cara membaca defisit APBN.

Yang perlu dipantau

  • Instruksi atau aturan resmi soal penghematan, bila diterbitkan, beserta pos yang disasar.
  • Realisasi belanja kuartal IV dan kelanjutan program bantuan, termasuk yang kami rangkum di stimulus ekonomi akhir tahun.
  • Pengumuman Index Review MSCI pada 11 November 2026 dan perkembangan konsultasi status pasar.
  • Pergerakan rupiah dan imbal hasil SBN sebagai cermin tekanan pembiayaan negara.

Bagi aparatur sipil negara dan pelaku usaha yang bergantung pada proyek pemerintah, perhatikan surat edaran resmi dari kementerian atau pemerintah daerah. Kebijakan efisiensi biasanya diumumkan lewat instruksi presiden atau surat menteri, bukan langsung berlaku dari pernyataan lisan.

Bagi rumah tangga, langkah paling relevan saat ini bukan menebak pos yang akan dipangkas, melainkan memastikan status bantuan atau layanan yang Anda terima lewat kanal resmi.