IMF menempatkan ekonomi Indonesia di peringkat ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli, dengan nilai sekitar US$5,48 triliun pada 2026. Namun dengan ukuran nominal, Indonesia berada di peringkat ke-17, dan dua angka ini menceritakan hal yang berbeda.

Data IMF yang dikutip

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringkat ini dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. "Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia," katanya, seperti dikutip Investor Trust.

Angkanya berasal dari World Economic Outlook (WEO) IMF edisi Oktober 2026. Menurut Kompas.com, yang mengutip olahan Visual Capitalist, PDB Indonesia berdasarkan PPP diproyeksikan sekitar US$5,48 triliun pada 2026.

Sepuluh ekonomi terbesar dunia berdasarkan PPP, proyeksi 2026 (sumber: IMF WEO Oktober 2026 via Kompas.com)
PeringkatNegaraPDB PPP (triliun US$)
1China44,55
2Amerika Serikat32,64
3India19,19
4Rusia7,54
5Jepang7,32
6Jerman6,55
7Indonesia5,48
8Brasil5,27
9Inggris4,78
10Prancis4,76

Peringkat ketujuh ini bukan yang pertama. Berdasarkan data IMF untuk 2024, Indonesia juga sudah berada di posisi ketujuh dengan PDB PPP sekitar US$4,98 triliun, menurut detikFinance.

Apa itu paritas daya beli

Paritas daya beli atau *purchasing power parity* (PPP) adalah cara membandingkan ekonomi antarnegara dengan menyamakan daya beli mata uangnya. Idenya sederhana: satu dolar bisa membeli lebih banyak barang di Jakarta daripada di New York.

Contohnya, sepiring nasi, potong rambut, atau ongkos transportasi di Indonesia jauh lebih murah daripada di Amerika Serikat. Bila PDB hanya dikonversi memakai kurs pasar, perbedaan harga ini tidak tercermin, sehingga ekonomi negara berkembang tampak lebih kecil daripada kemampuan riilnya menghasilkan barang dan jasa.

PPP mengoreksi hal itu dengan memakai harga sekeranjang barang dan jasa yang sama di tiap negara. Hasilnya, ukuran ekonomi negara dengan harga murah, seperti Indonesia dan India, menjadi jauh lebih besar.

Kenapa peringkat nominal berbeda

PDB nominal mengonversi nilai ekonomi ke dolar AS memakai kurs pasar. Dengan cara ini, PDB Indonesia sekitar US$1,48 triliun dan berada di peringkat ke-17, menurut Kompas.com.

Selisih antara US$5,48 triliun dan US$1,48 triliun mencerminkan seberapa murah harga di Indonesia dibanding Amerika Serikat. Kurs juga berpengaruh: saat rupiah melemah, PDB nominal dalam dolar ikut mengecil, meski produksi dalam negeri tidak berubah.

Kedua ukuran sama-sama sah, tetapi dipakai untuk tujuan berbeda. PPP lebih cocok untuk membandingkan volume produksi dan taraf hidup. Ukuran nominal lebih relevan untuk melihat kekuatan dalam perdagangan internasional, pembayaran utang luar negeri, dan daya beli terhadap barang impor.

Arti bagi kesejahteraan warga

Peringkat total ukuran ekonomi sangat dipengaruhi jumlah penduduk. Indonesia, dengan penduduk sekitar 284 juta jiwa, wajar memiliki ekonomi besar meski pendapatan rata-rata per orang masih menengah.

Sebagai gambaran kasar hitungan redaksi, US$5,48 triliun dibagi sekitar 284 juta penduduk menghasilkan PDB PPP per kapita sekitar US$19.300. Dengan ukuran nominal, angkanya sekitar US$5.200 per orang. Angka per kapita resmi dapat dicek di basis data WEO IMF.

Rata-rata juga belum menggambarkan pemerataan. Kesejahteraan rumah tangga lebih tepat dibaca dari data pendapatan, upah riil, kemiskinan, dan ketimpangan yang dirilis BPS. Contohnya, kenaikan harga pangan atau pelemahan rupiah bisa langsung terasa di dapur, meski peringkat ekonomi tidak berubah. Kaitannya kami bahas di rupiah melemah, barang apa yang naik.

Proyeksi IMF untuk Indonesia

Dalam WEO Oktober 2026 berjudul *Resilience Under Strain, Urgent Choices*, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 dari 5% menjadi 5,1%, dan memproyeksikan 5,1% untuk 2027, menurut Fortune Indonesia.

IMF juga memperkirakan inflasi Indonesia naik ke 3,3% pada 2026 dari 1,9% pada 2025, lalu melandai ke 2,8% pada 2027. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh 3,1% pada 2026 dan 3,4% pada 2027.

Proyeksi pertumbuhan 5,1% masih di bawah target pemerintah, yang membidik 6% pada 2027. Cara pemerintah membiayai belanjanya kami uraikan di cara membaca defisit APBN.

Yang perlu dipantau

  • Data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 dari BPS pada awal November.
  • Pergerakan rupiah, yang memengaruhi PDB nominal dalam dolar.
  • Inflasi Oktober, terutama harga pangan yang sedang naik.
  • Perlambatan atau percepatan ekonomi mitra dagang utama seperti China, yang kami ulas di ekonomi China tumbuh 4,5%.

Saat mendengar klaim peringkat ekonomi, tanyakan tiga hal: ukuran apa yang dipakai, apakah total atau per kapita, dan apa yang terjadi pada pendapatan riil warga. Kebijakan yang langsung terasa di dompet kami rangkum di kebijakan ekonomi yang terasa di dompet.