Pedagang yang berjualan di marketplace dan media sosial kini wajib memiliki minimal NIB sektor perdagangan. Kewajiban NIB pedagang online ini diatur Permendag 19/2026, dan platform wajib menolak penjual baru yang belum memiliki izin.

Apa yang diatur Permendag 19/2026

Permendag 19/2026 tentang perdagangan melalui sistem elektronik ditetapkan 8 Juni 2026 dan mencabut Permendag 31/2023, menurut CNN Indonesia. Aturan ini mengatur produk dan pedagang, platform, serta perlindungan konsumen.

Soal legalitas, Pasal 4 ayat (5) mewajibkan pedagang dalam negeri memiliki minimal NIB sektor perdagangan dan bukti pemenuhan standar produk bila diwajibkan, menurut DDTC News. Pasal 4 ayat (4) mewajibkan platform menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha.

Platform juga wajib membantu pedagang. Bentuknya antara lain fitur pendaftaran NIB yang terhubung ke OSS, sosialisasi, menampilkan status NIB di profil toko, dan pendampingan.

Siapa yang wajib punya NIB pedagang online

Aturan ini tidak hanya berlaku di marketplace. DDTC mencatat delapan model usaha yang dicakup: ritel online, marketplace, iklan baris online, situs pembanding harga, *daily deals*, *social commerce*, aplikasi transportasi dengan fitur barang atau jasa, dan agen perjalanan online.

Artinya, penjual di toko media sosial yang memakai fitur belanja juga perlu memperhatikan aturan ini. Bila Anda memproduksi makanan atau minuman, cek juga kewajiban sertifikat halal yang kami bahas di dokumen wajib halal UMK.

Masa transisi dan status toko

Ada dua tenggat yang perlu dibedakan. Menurut Katadata, pedagang baru yang belum memiliki NIB bisa diberi status "Dalam Proses Legalisasi" dan wajib mengurus NIB paling lambat enam bulan sejak mendaftar, merujuk Pasal 17 ayat (4).

Pedagang yang sudah berjualan sebelum aturan berlaku mendapat masa transisi 18 bulan berdasarkan Pasal 74, menurut Katadata. IKPI mengutip Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan angka yang sama. Bila dihitung dari 8 Juni 2026, tenggatnya sekitar Desember 2027.

Bila tenggat terlewat, Pasal 17 ayat (5) mewajibkan platform membatasi hak akses pedagang berupa penghentian transaksi, menurut DDTC. Karena platform bisa menerapkan jadwalnya sendiri, perhatikan juga pemberitahuan resmi di akun penjual Anda. Naskah lengkap aturannya tersedia di JDIH BPK.

Cara mengurus NIB lewat OSS

NIB diurus gratis dan daring lewat oss.go.id. Langkah umumnya sebagai berikut:

  1. Siapkan KTP, NPWP atau NIK yang sudah terintegrasi, alamat usaha, dan nomor telepon serta email aktif.
  2. Buat akun di oss.go.id. Untuk usaha perorangan, pilih skala usaha mikro atau kecil sesuai modal.
  3. Isi data usaha, termasuk lokasi dan perkiraan modal.
  4. Pilih kode KBLI yang sesuai. Untuk penjualan lewat internet, cari KBLI perdagangan eceran melalui media internet sesuai jenis barang yang dijual.
  5. Periksa kembali data, setujui pernyataan, lalu terbitkan NIB.
  6. Unduh dokumen NIB dan masukkan nomornya di menu legalitas akun penjual platform Anda.

Pilihan KBLI yang tepat penting karena menentukan kegiatan usaha yang tercatat. Bila ragu, gunakan fitur pencarian KBLI di OSS dengan kata kunci jenis produk Anda.

Contoh: toko lama dan toko baru

Bayangkan dua penjual. Sari sudah berjualan pakaian di marketplace sejak 2024, sebelum aturan berlaku. Menurut Katadata dan IKPI, ia termasuk pedagang lama dengan masa transisi 18 bulan, sehingga tokonya tetap bisa berjalan sambil mengurus NIB.

Budi baru membuka toko camilan pada Oktober 2026. Platform bisa memberinya status "Dalam Proses Legalisasi", tetapi ia hanya punya waktu enam bulan sejak mendaftar untuk melengkapi NIB. Karena camilan adalah produk pangan, ia juga perlu memperhatikan izin edar dan kewajiban halal.

Bagi keduanya, mengurus NIB lebih awal lebih aman. Proses yang tertunda karena data tidak cocok tidak akan menjadi masalah bila masih ada waktu.

Yang berubah bagi pembeli

Platform wajib menampilkan status NIB dan pemenuhan standar di profil toko, menurut DDTC. Pembeli jadi bisa melihat apakah penjual sudah terdaftar resmi.

Bagi penjual, status ini bisa menjadi nilai tambah. Toko yang sudah memiliki NIB tampak lebih tepercaya dibanding toko yang masih berlabel dalam proses, terutama untuk produk bernilai tinggi atau produk yang dikonsumsi.

Kaitan dengan pajak marketplace

NIB berbeda dari urusan pajak, tetapi keduanya sering diurus bersamaan. Mulai 1 November, platform memungut pajak dari penjual, seperti kami bahas di potongan pajak marketplace. Bagi UMKM yang omzetnya masuk kategori tertentu, tarif final dijelaskan di pajak UMKM PP 20.

Kesalahan yang perlu dihindari

  • Menunggu sampai tenggat. Proses bisa tertunda bila data tidak cocok, misalnya NIK belum terintegrasi.
  • Salah memilih KBLI. Kode yang tidak sesuai jenis usaha bisa menyulitkan ketika mengurus izin lain.
  • Membayar calo. NIB gratis. Waspadai tawaran jasa yang meminta data pribadi lengkap atau kode OTP.
  • Lupa memperbarui data di platform. NIB yang sudah terbit perlu dimasukkan ke akun penjual agar status toko berubah.
  • Mengabaikan standar produk. Untuk produk tertentu, NIB saja tidak cukup bila ada standar wajib seperti SNI.

Bila menjual di beberapa platform

Satu NIB bisa dipakai untuk semua platform tempat Anda berjualan, karena NIB melekat pada pelaku usaha, bukan pada toko. Yang perlu dilakukan adalah memasukkan nomor yang sama di setiap akun penjual.

Pastikan data di semua platform konsisten, mulai dari nama pemilik, alamat usaha, hingga jenis produk. Perbedaan data bisa memperlambat verifikasi status toko. Simpan dokumen NIB dalam bentuk digital agar mudah diunggah kapan pun diminta.

Langkah paling sederhana minggu ini: buka menu legalitas di akun penjual Anda, cek status toko, lalu siapkan dokumen untuk OSS.