Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut formula UMP 2027 akan mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan yang baru, termasuk pembahasan kebutuhan hidup layak (KHL). Padahal dua pekan sebelumnya, pejabat Kemnaker menyebut upah minimum 2027 masih memakai peraturan pemerintah yang lama.
Pernyataan terbaru Menaker
"Formulanya mengacu ke undang-undang yang baru," kata Yassierli di kompleks Istana, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026, seperti dikutip CNN Indonesia. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR pada 6 Oktober.
Ia menjelaskan pembahasan dimulai di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, lalu di Dewan Pengupahan Nasional. KHL akan ikut dibahas karena diamanatkan undang-undang. Besaran akhir UMP ditetapkan gubernur dengan masukan Dewan Pengupahan Daerah, bukan oleh kementerian.
Yassierli belum merinci rumus yang dimaksud.
Pernyataan sebelumnya yang berbeda
Pada 6 Oktober, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut penghitungan upah minimum 2027 masih memakai PP, bukan undang-undang baru, menurut Katadata.
Alasannya, ketentuan upah dalam undang-undang baru berlaku setelah masa peralihan. Menurut Katadata, penghitungan upah tanpa indeks alfa baru bisa dilakukan paling cepat 2028.
Dua pernyataan ini belum sepenuhnya selaras. Selama aturan pelaksana dan keputusan resmi belum terbit, keduanya perlu dibaca sebagai arah, bukan kepastian.
Formula UMP lama dan arah rumus baru
Rumus yang berlaku selama ini. Kenaikan upah minimum dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu atau alfa. Rentang alfa kini 0,5 sampai 0,9, dan nilainya dipilih pemerintah daerah. Cara menghitungnya kami uraikan di cara membaca kenaikan UMP.
Arah rumus baru. Dalam undang-undang baru, upah direncanakan berbasis KHL yang dihitung Badan Pusat Statistik. Artinya, biaya hidup riil pekerja di tiap daerah akan lebih menentukan.
Saat ini, menurut Katadata, baru lima provinsi yang upah minimumnya di atas KHL, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Bila KHL benar-benar menjadi dasar, provinsi yang upahnya masih di bawah KHL berpotensi mendapat kenaikan lebih besar, tetapi angka pastinya bergantung pada cara KHL dihitung.
Perubahan undang-undang ini juga berdampak pada pemberi kerja kecil, seperti kami bahas di UU ketenagakerjaan baru untuk UMKM.
Contoh hitungan dengan rumus lama
Berikut ilustrasi memakai rumus lama, bukan proyeksi resmi. Misalnya inflasi daerah 3,2%, pertumbuhan ekonomi 5,4%, dan alfa 0,5. Kenaikannya 3,2% + (5,4% x 0,5) = 5,9%. Dengan alfa 0,9, kenaikannya 3,2% + (5,4% x 0,9) = 8,06%.
Bila UMP sebuah provinsi Rp3 juta, kenaikan 5,9% berarti sekitar Rp177.000, sedangkan 8,06% berarti sekitar Rp242.000 per bulan. Selisih pilihan alfa ini menjelaskan kenapa tarik-menarik antara pengusaha dan buruh selalu ketat.
Angka resmi tiap daerah memakai data inflasi dan pertumbuhan daerah masing-masing, sehingga hasilnya bisa berbeda dari ilustrasi ini.
Jadwal penetapan UMP 2027
Menurut Katadata, UMP 2027 dijadwalkan ditetapkan pada 1 November 2026, sedangkan UMK dan upah minimum sektoral pada 10 November 2026.
Upah minimum baru umumnya berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. Jadi, meski ditetapkan November, pekerja baru merasakan kenaikannya pada gaji Januari 2027.
Prosesnya bisa terhambat. Kontan melaporkan Kadin masih menunggu undangan pembahasan dan meminta dasar perhitungan yang jelas, sementara masa bakti Dewan Pengupahan Nasional sebelumnya sudah berakhir dan kepengurusan baru belum terbentuk.
Usulan buruh dan sikap pemerintah
KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan 7,5% sampai 9,5% untuk UMP dan UMK. Dengan alfa 0,9, rata-rata inflasi 3,20%, dan pertumbuhan 5,43%, hitungan mereka menghasilkan rata-rata nasional sekitar 7,7%, menurut Katadata. Analisis kami atas usulan itu ada di usulan kenaikan UMP 9,5%.
Yassierli menyebut usulan itu sebagai salah satu masukan yang akan dikaji Depenas dan dewan pengupahan daerah. Buruh juga merencanakan aksi bertahap di 38 provinsi pada 15-30 Oktober, menurut CNN Indonesia.
Cara memperkirakan kenaikan upah Anda
- Cek UMP atau UMK daerah Anda tahun ini. Upah minimum berlaku per provinsi atau kabupaten/kota.
- Pakai rumus lama sebagai batas bawah perkiraan. Inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa memberi gambaran kasar kenaikan bila rumus lama dipakai.
- Tunggu keputusan gubernur. Angka resmi baru berlaku setelah ditetapkan, biasanya untuk mulai 1 Januari.
- Cek juga UMK. Banyak kabupaten dan kota menetapkan UMK yang lebih tinggi dari UMP. Bila Anda bekerja di daerah dengan UMK, angka itulah yang berlaku.
- Ingat upah minimum hanya untuk pekerja baru. Pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun semestinya mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan.
Bila upah Anda di bawah ketentuan
Bila setelah UMP baru berlaku upah Anda di bawah upah minimum, tanyakan dulu ke bagian personalia secara tertulis. Bila tidak ada penyelesaian, pekerja bisa berkonsultasi dengan serikat pekerja atau dinas ketenagakerjaan setempat.
Simpan bukti seperti slip gaji dan kontrak kerja. Bukti tertulis memudahkan proses bila perselisihan berlanjut.
Kesalahan membaca kabar UMP
- Menganggap usulan buruh sebagai keputusan. Angka 7,5-9,5% adalah usulan, bukan penetapan.
- Menyamakan UMP dan UMK. Banyak daerah memakai UMK yang lebih tinggi dari UMP, sehingga kenaikan UMP provinsi tidak selalu sama dengan kenaikan yang Anda terima.
- Mengira kenaikan otomatis untuk semua pekerja. Upah minimum adalah batas bawah, bukan kenaikan gaji wajib bagi pekerja yang sudah dibayar di atasnya.
- Percaya angka yang beredar sebelum diumumkan. Pastikan angka dari keputusan gubernur atau kanal resmi pemerintah daerah.
- Lupa bahwa upah minimum bukan satu-satunya acuan. Untuk negosiasi gaji, data inflasi dan kinerja juga relevan, seperti dibahas di negosiasi kenaikan gaji.
