Rp285.000. Itu tambahan gaji bulanan pekerja ber-UMP Rp3 juta bila usulan kenaikan UMP 9,5% dari buruh dikabulkan. Dengan rumus resmi dan data terbaru, tambahannya bisa lebih kecil Rp45.000 sampai Rp108.000.

Usulan kenaikan UMP dan tanggapan pemerintah

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5% sampai 9,5%, baik untuk UMP maupun UMK, menurut Katadata. Rentang itu disebut menyesuaikan perbedaan inflasi dan pertumbuhan antardaerah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah belum membahas usulan itu. Ia juga belum memastikan apakah rumus upah 2027 sama dengan tahun lalu, karena pemerintah sedang membahas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama DPR. Daftar inventarisasi masalah RUU itu diserahkan ke DPR pada 14 September 2026.

Artinya, ada dua ketidakpastian sekaligus: besaran kenaikan dan rumus yang akan dipakai. Keduanya baru jelas setelah pemerintah menetapkan aturan dan gubernur mengumumkan angka di daerah masing-masing.

Hitungan rumus dengan data terbaru (angka ilustrasi)

Bila rumus lama dalam PP 49/2025 tetap dipakai, kenaikan dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan alfa, dengan alfa antara 0,5 dan 0,9. Cara kerjanya kami jelaskan dalam panduan membaca kenaikan UMP.

Sebagai ilustrasi, kami memakai inflasi tahunan September 2026 sebesar 3,28% dari BPS dan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 sebesar 5,29%. Data resmi yang dipakai pemerintah bisa berbeda periodenya.

Perbandingan usulan buruh dan hasil rumus untuk UMP Rp3.000.000 (angka ilustrasi)
SkenarioKenaikanTambahan per bulan
Rumus dengan alfa 0,5±5,9%±Rp177.000
Rumus dengan alfa 0,9±8,0%±Rp240.000
Usulan buruh batas bawah7,5%Rp225.000
Usulan buruh batas atas9,5%Rp285.000

Batas bawah usulan buruh masih masuk rentang rumus bila alfa yang dipakai tinggi. Batas atasnya, 9,5%, berada di atas hasil rumus tertinggi dengan data ini. Bila rumus berubah lewat aturan baru, perbandingan ini juga ikut berubah.

Kenapa angka buruh dan rumus berbeda

Rumus PP 49/2025 hanya memakai dua data makro: inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nilai alfa ditentukan dewan pengupahan dengan mempertimbangkan kondisi daerah, termasuk perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak.

Serikat buruh biasanya berangkat dari sisi lain, yaitu biaya hidup pekerja yang nyata. Sewa kamar, ongkos transportasi, dan harga pangan di kota industri sering naik lebih cepat dari inflasi nasional. Karena itu, usulan buruh cenderung di atas hasil rumus.

Pengusaha sebaliknya melihat produktivitas dan kemampuan membayar, terutama di sektor padat karya. Titik temunya diputuskan lewat dewan pengupahan dan penetapan gubernur.

Perbedaan antardaerah juga besar. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional bisa menghasilkan kenaikan lebih tinggi, sementara daerah yang ekonominya melambat menghasilkan angka lebih rendah, meski memakai rumus yang sama.

Dampak bagi pekerja dan daya beli

Bagi pekerja bergaji minimum, kenaikan 6-8% sedikit di atas inflasi 3,28%, sehingga daya beli naik tipis. Namun, harga pangan bergejolak dan ongkos transportasi bisa naik lebih cepat dari inflasi umum, terutama bila harga BBM nonsubsidi disesuaikan.

Pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai kenaikan upah harus memperbaiki daya beli riil tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja, menurut Kabar Bursa. Kenaikan nominal tidak berarti lebih sejahtera bila biaya makan, sewa, dan transportasi naik lebih cepat.

Sebagai gambaran, kenaikan 5,9% pada UMP Rp3 juta menambah Rp177.000 per bulan. Dengan inflasi 3,28%, belanja yang sama senilai Rp3 juta menjadi lebih mahal sekitar Rp98.400. Selisih sekitar Rp78.600 itulah tambahan daya beli riilnya, dengan asumsi seluruh gaji dibelanjakan.

Dampak bagi UMKM dan lapangan kerja

Usaha padat karya dengan margin tipis paling sensitif terhadap kenaikan upah. Menurut Achmad, dampaknya tidak selalu PHK. Perusahaan bisa menunda rekrutmen, mengurangi lembur, menahan ekspansi, atau mempercepat otomatisasi.

Di sisi lain, data Kemnaker mencatat 63.789 pekerja melapor terkena PHK sepanjang Januari-September 2026. Hak mereka atas uang tunai pengganti upah kami uraikan dalam cara klaim JKP. Kondisi ini membuat pengusaha di sektor padat karya kemungkinan menolak kenaikan di atas rumus.

Bagi pemilik UMKM yang mempekerjakan karyawan, kenaikan upah minimum berarti biaya tenaga kerja naik. Usaha yang biaya bahannya juga sedang naik perlu menghitung ulang harga jual, seperti langkah dalam cara menaikkan harga jual.

Yang perlu dipantau sampai penetapan

  • Keputusan pemerintah soal rumus upah 2027, termasuk perkembangan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
  • Data inflasi Oktober yang dirilis BPS awal November.
  • Pengumuman UMP oleh gubernur di setiap provinsi.
  • Sikap asosiasi pengusaha dan serikat buruh di dewan pengupahan daerah.

Bila Anda pekerja, catat gaji pokok saat ini, lalu hitung sendiri dua skenario, alfa 0,5 dan 0,9, agar bisa langsung mengecek kesesuaian slip gaji setelah UMP diumumkan.