Free Float 15%: Kenapa MSCI Mempermasalahkan Saham yang Jarang Beredar

Sebuah perusahaan bisa bernilai ratusan triliun rupiah di bursa, tetapi hanya sebagian kecil sahamnya yang benar-benar bisa dibeli investor publik. Porsi inilah yang disebut free float, dan menjadi salah satu alasan MSCI mengusulkan penurunan status pasar saham Indonesia pada 15 Oktober 2026.

Apa itu free float

Free float adalah porsi saham yang dimiliki publik dan bisa diperdagangkan bebas di bursa. Saham milik pengendali, perusahaan afiliasi, direksi dan komisaris, serta pemegang saham strategis yang tidak berniat menjual biasanya tidak dihitung sebagai free float.

Semakin kecil porsinya, semakin sedikit saham yang beredar di pasar. Akibatnya, sedikit saja pembelian atau penjualan bisa menggerakkan harga dengan tajam.

Contoh hitungan (angka ilustrasi)

Perusahaan X memiliki 10 miliar saham. Pengendali memegang 8,5 miliar saham, perusahaan afiliasi 0,7 miliar, dan sisanya 0,8 miliar dimiliki publik.

Dengan porsi publik 8%, perusahaan ini berada di bawah batas minimum baru 15%. Bila harga sahamnya Rp5.000, nilai seluruh perusahaan Rp50 triliun, tetapi nilai saham yang benar-benar beredar di publik hanya Rp4 triliun.

Porsi publik dan likuiditas: perbandingan sederhana (angka ilustrasi)

Bayangkan dua perusahaan dengan nilai pasar sama, Rp50 triliun. Perusahaan A memiliki porsi publik 40%, sementara Perusahaan B hanya 8%.

Pembelian senilai Rp100 miliar menyerap porsi yang lima kali lebih besar pada Perusahaan B. Akibatnya, harga saham B jauh lebih mudah melonjak, dan juga lebih mudah jatuh saat ada penjualan dengan nilai yang sama. Kenaikan harga yang tajam pada saham seperti B tidak selalu mencerminkan perbaikan kinerja.

Kenapa MSCI menyorotinya

MSCI menghitung bobot saham dalam indeksnya dari saham yang benar-benar bisa dibeli investor, bukan dari total nilai perusahaan. Karena itu, data kepemilikan publik yang akurat sangat penting.

Dalam pengumuman 15 Oktober 2026, MSCI menyebut struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, konsentrasi kepemilikan, dan dugaan perdagangan terkoordinasi sebagai alasan mengusulkan Indonesia turun ke *standalone market*, menurut Detik. MSCI juga menyatakan akan memakai data pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan perkiraan free float. Kronologi lengkap usulan ini kami uraikan dalam IHSG dihentikan 30 menit.

Porsi publik yang kecil dan kepemilikan yang terkonsentrasi memudahkan harga saham digerakkan oleh segelintir pihak. Itu sebabnya isu ini berkaitan erat dengan kekhawatiran soal perdagangan terkoordinasi.

Aturan minimum free float 15%

Bursa Efek Indonesia menaikkan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15% lewat perubahan Peraturan I-A yang berlaku sejak 31 Maret 2026, menurut IDX Channel. Penerapannya bertahap selama sekitar tiga tahun, menurut Bisnis.com.

Untuk perusahaan dengan kapitalisasi di atas Rp5 triliun, misalnya, yang porsi publiknya di bawah 12,5% wajib mencapai 12,5% pada 31 Maret 2027 dan 15% pada 31 Maret 2028. Tenggat untuk kelompok lain berbeda, jadi rujuk langsung aturan BEI.

Per akhir 2025, sekitar 267 perusahaan tercatat belum memenuhi batas 15%. BEI memperkirakan pasar perlu menyerap tambahan saham senilai sekitar Rp187 triliun agar semua perusahaan itu memenuhi ketentuan, menurut Metro TV.

Cara perusahaan menambah porsi saham publik

Perusahaan yang belum memenuhi batas 15% punya beberapa pilihan:

• Pengendali menjual sebagian sahamnya ke publik atau investor institusi, misalnya lewat penawaran di pasar.
• Menerbitkan saham baru lewat penawaran umum terbatas atau rights issue, dengan pengendali tidak mengambil seluruh haknya.
• Penempatan saham baru kepada investor tertentu yang bukan afiliasi pengendali.
• Pemecahan saham atau aksi lain yang mendorong perdagangan, meski cara ini tidak langsung menambah porsi publik.

Setiap pilihan punya konsekuensi. Penjualan oleh pengendali menambah pasokan saham di pasar. Penerbitan saham baru bisa mengencerkan kepemilikan pemegang saham lama yang tidak ikut membeli.

BEI menyebut pasar perlu menyerap tambahan saham bernilai besar dalam beberapa tahun. Dalam kondisi pasar seperti pekan ini, saat IHSG turun 14,91% dan asing mencatat jual bersih besar seperti dalam Bursa Sepekan, menyerap pasokan sebesar itu menjadi tantangan tersendiri.

Risiko saham dengan free float rendah

Harga mudah bergejolak. Dengan sedikit saham yang beredar, pembelian kecil bisa menaikkan harga tajam, dan penjualan kecil bisa menjatuhkannya.

Sulit menjual saat dibutuhkan. Likuiditas tipis membuat investor sulit keluar, apalagi saat pasar jatuh dan antrean jual menumpuk.

Rentan dikeluarkan dari indeks. Saham dengan kepemilikan sangat terkonsentrasi bisa dikeluarkan dari indeks MSCI, sehingga dana pasif yang mengikutinya harus menjual.

Pasokan saham baru. Saat perusahaan menambah porsi saham publik untuk memenuhi aturan, misalnya lewat penjualan saham oleh pengendali, pasokan saham di pasar bertambah dan bisa menekan harga.

Cara mengecek free float sebuah saham

1. Buka laporan bulanan registrasi pemegang efek perusahaan di keterbukaan informasi BEI.
2. Lihat porsi kepemilikan masyarakat atau publik.
3. Bandingkan dengan batas 15% dan tenggat yang berlaku untuk kelompok kapitalisasinya.
4. Cek apakah perusahaan sudah mengumumkan rencana menambah free float.

Perhatikan juga kolom pemegang saham di atas 5%. Bila ada beberapa nama perusahaan yang tidak dikenal dengan porsi besar, cari tahu apakah mereka terafiliasi dengan pengendali. Kepemilikan semacam ini yang membuat porsi publik sebenarnya bisa lebih kecil dari angka resmi, dan menjadi salah satu hal yang ingin diperjelas MSCI.

Rasio lain untuk menilai harga saham, seperti PER dan PBV, sebaiknya dibaca bersama data kepemilikan publik.

Sebelum membeli saham yang harganya bergerak sangat liar, cek dulu porsi kepemilikan publiknya di keterbukaan informasi BEI.